Home » Status INRASFF » Pelaksanaan Rasff Di Indonesia

PELAKSANAAN RASFF DI INDONESIA


Kegiatan RASFF di Indonesia telah dilaksanakan dalam bentuk pilot project. Kegiatan Pertukaran informasi dibagi menjadi dua jenis yaitu downstream (notifikasi berasal dari luar negeri) dan upstream (notifikasi berasal dari dalam negeri)

•    Penanganan notifikasi downstream dapat dilihat pada Gambar 1.
#

Instansi yang terlibat pada pilot project ini adalah Badan POM RI, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertukaran informasi pada tahap uji coba ini menggunakan piranti lunak (aplikasi INRASFF) dan juga email (inrasff@pom.go.id). Piranti lunak belum sepenuhnya digunakan karena masih diperlukan pengembangan dan pemutakhirkan piranti tersebut, oleh karena itu pertukaran informasi juga dilakukan melalui email.

Pada pertukaran informasi secara downstream, notifikasi berasal dari luar negeri yang dikirimkan kepada NCP, akan diteruskan kepada CCP terkait dalam waktu 1 x 24 jam. CCP yang mendapatkan notifikasi tersebut harus melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan kepada NCP. Khusus untuk produk perikanan pada tagap pilot project NCP hanya mendapatkan carbon copy dari notifikasi yang dikirimkan oleh EC Delegasi.  

Kendala Tindak lanjut penanganan notifikasi Downstream:
  1. Proses Tracebility terhadap produk ekspor Indonesia yang ditemukan bermasalah oleh uni eropa ataupun negara lain masih sulit dilakukan. Selain itu proses tracebility membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga berimplikasi terhadap lamanya respon/ jawaban yang disampaikan kepada pembuat notifikasi.
  2. Keharusan dilakukannya pengujian ketat bagi produk pangan yang akan diekspor ke luar negeri  dan keharusan mengetahui standar negara tujuan guna meminimalisir penolakan produk Indonesia di luar negeri.

•    Penanganan notifikasi upstream dapat dilihat pada Gambar 2.
#

Pada pertukaran informasi secara upstream, CCP yang menemukan produk pangan impor/ pangan lokal yang memiliki masalah keamanan pangan dari hasil inspeksi atau monitoring di perbatasan atau di pasaran, harus membuat notifikasi dan mengirimkan notifikasi tersebut kepada NCP. Selanjutnya NCP akan menindaklanjuti notifikasi tersebut, dengan meneruskan ke Negara pengimpor, menginformasikan CCP lainnya yang terkait atau memasukannya kedalam database.


Kendala pembuatan notifikasi upstream:
  1. Kurangnya  kegiatan inspeksi rutin yang diikuti oleh pengujian laboratorium terkait pemeriksaan keamanan pangan produk impor di wilayah perbatasan.
  2. Temuan produk impor yang memiliki masalah keamanan pangan di wilayah perbatasan atau produk yang memiliki masalah keamanan pangan di pasaran masih belum dilaporkan kepada CCP terkait dan NCP.
  3. Kegiatan inspeksi dan monitoring belum sepenuhnya terintegrasi